ANTARAJATIM

PORTAL BERITA JATIM


ILUSTRASI.

Reporter: Ragil Nugroho | Editor: Havid Vebri

ANTARAJATIM.NET – JAKARTA. Aturan mengenai vaksinasi mandiri atau yang disebut dengan vaksinasi gotong royong sudah resmi dirilis pemerintah. Vaksinasi gotong royong tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

Disebut mandiri, karena biaya vaksinasi gotong royong ini sepenuhnya ditanggung oleh swasta atau perusahaan tanpa ada subsidi dari pemerintah. Pemerintah telah menunjuk PT Bio Farma untuk mengimpor vaksin mandiri yang nanti dijual ke perusahaan-perusahaan.

Pemerintah juga menetapkan merek vaksin untuk vaksinasi mandiri berbeda dengan yang dipakai dalam program vaksinasi Covid-19 pemerintah.

Nah, untuk mengetahui bagaimana perkembangan terbaru vaksinasi mandiri ini, Juru Bicara Vaksin Covid-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi mengungkapkannya kepada wartawan Tabloid ANTARAJATIM, Ragil Nugroho, Kamis (4/3).

Berikut petikannya:.

ANTARAJATIM: Apa sih perbedaan vaksinasi Gotong Royong dengan vaksin program prioritas pemerintah?

NADIA: Begini, vaksin gotong royong merupakan vaksinasi kepada karyawan atau karyawati, keluarga dan individu lain terkait dalam keluarga yang pendanaannya ditanggung atau dibebankan pada badan hukum atau badan usaha.

Jadi jelas di sini, pemerintah tak ikut menanggung beban pendanaan vaksin gotong royong, berbeda dari vaksin program pemerintah. Disebutkan pula, penerima suntikan vaksin gotong royong tidak dipungut biaya atau gratis, sesuai bunyi Pasal 3 ayat (5) Permenkes Nomor 10 Tahun 2021.

Pemerintah juga memastikan jenis vaksin yang digunakan dalam vaksinasi gotong royong berbeda dengan jenis vaksin program pemerintah. Jenis vaksin yang bisa digunakan dalam vaksinasi gotong royong adalah di luar empat vaksin program pemerintah.

Jenis vaksin gotong royong tidak akan menggunakan vaksin Sinovac, vaksin AstraZeneca, vaksin Novavax, dan vaksin Pfizer. Sehingga, kita bisa memastikan tidak akan ada kebocoran vaksin tersebut yang akan digunakan untuk vaksin gotong royong.

Untuk vaksinasi gotong royong, jenis vaksin yang digunakan harus mendapat persetujuan pengguna pada masa darurat (EUA) atau penerbitan nomor izin edar (NIE) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Dalam hal distribusi, vaksinasi gotong royong dilaksanakan oleh PT Bio Farma ke fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) milik masyarakat atau swasta yang bekerjasama dengan badan hukum atau badan usaha. Nantinya, PT Bio Farma dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.

Meski biaya vaksinasi gotong royong ditanggung badan hukum atau badan usaha, tetapi pendanaan untuk pemantauan dan penanggulangan kejadian ikutan pasca vaksinasi Covid-19 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kemudian, pendanaan untuk pelayanan kesehatan bagi penerima Vaksin Covid-19 yang mengalami gangguan kesehatan akibat kejadian ikutan pasca vaksinasi Covid-19 dibebankan pada anggaran Kementerian Kesehatan atau program Jaminan Kesehatan Nasional.

Keberadaan vaksinasi gotong royong, harus kami tegaskan tak mengubah target vaksinasi program pemerintah. Pemerintah menargetkan program vaksinasi kepada 181,5 juta orang penerima.

Vaksin yang akan disiapkan pun akan disesuaikan memenuhi kebutuhan tersebut. Pemerintah tidak mengubah target penyediaan untuk 182 juta sasaran, jadi pemesanan vaksin masih tetap pada jumlah yang sama.

Adanya vaksinasi gotong royong akan membantu percepatan mencapai ketahanan komunal (herd immunity). Meski begitu, vaksin yang telah dipesan juga akan tetap diberikan kepada masyarakat yang belum mendapat vaksin.

Pemerintah juga telah merancang peta jalan pemberian vaksin Covid-19. Nah, masyarakat dan pelaku ekonomi lainnya masuk dalam pemberian vaksin tahap ketiga setelah pekerja sektor publik dan masyarakat lanjut usia.

ANTARAJATIM: Mengapa pemerintah hanya menunjuk Bio Farma sebagai satu-satunya perusahaan yang dapat melakukan impor vaksin untuk vaksinasi gotong royong?

NADIA: Ini hasil koordinasi dan kesepakatan antara lembaga pemerintah, jadi bukan dari Kementerian Kesehatan saja. Alasan utamanya agar lebih mudah dikontrol, menghindarkan penyimpangan dan masuknya vaksin palsu.

ANTARAJATIM: Dengan penugasan baru itu, bukankah akan menghambat Bio Farma dalam memproduksi vaksin untuk program vaksinasi gratis?

NADIA: Kami rasa kekhawatiran itu berlebihan. Menurut keterangan yang didapat, Bio Farma menyanggupinya dan tentu kita berharap tidak ada masalah. Lagipula, jenis vaksinnya itu berbeda.

Saat ini, mereka mulai menjajaki dan melakukan pembicaraan dengan produsen vaksin asal China, yakni Sinopharm dan pengadaan vaksin Sinopharm akan dilakukan PT Kimia Farma selaku anak perusahaan holding farmasi dari BUMN.

Lalu ada pula penjajakan dengan Moderna, vaksin dari Amerika Serikat dengan platform mRNA.

ANTARAJATIM: Tapi kan kemampuan produksi vaksin Bio Farma sendiri lambat, buktinya dari 26 juta dosis bahan baku vaksin Sinovac yang sudah tiba di Indonesia, Bio Farma baru mampu memproduksi sekitar 7 juta dosis, bukankah itu berpengaruh ke distribusi juga?

NADIA: Mari kita percayakan dan beri dukungan penuh kepada Bio Farma. Memang tugas ini sangat berat, namun dengan kerjasama kita semua, kami yakin produksi dan distribusi ke daerah-daerah tidak akan terkendala..

ANTARAJATIM: Apakah benar rasio vaksinasi sekarang baru mencapai 100.000 per hari?

NADIA: Berdasarkan data terbaru, kini sudah sampai 150.000 orang per hari dan trennya terus meningkat dari hari ke hari. Tapi tentu saja kan tergantung jumlah vaksin yang ada. Ketika nanti sudah lebih banyak lagi vaksin yang datang, maka proses vaksinasi akan kami genjot lagi sehingga jumlahnya akan tejrus meningkat.



Source link