ANTARAJATIM

PORTAL BERITA JATIM


ILUSTRASI. Pengunjuk rasa pro demokrasi beraksi di depan kantor polisi pusat Kerajaan Thailand . REUTERS/Athit Perawongmetha

Sumber: Reuters | Editor: Handoyo .

ANTARAJATIM.NET – BANGKOK. Lebih dari 30 warga sipil dan polisi terluka dalam protes anti-pemerintah Thailand, kata sebuah pusat medis darurat pada Minggu setelah polisi menggunakan meriam air, gas air mata dan peluru karet untuk membubarkan demonstrasi pada malam sebelumnya.

Video yang beredar di media sosial menunjukkan polisi memukul dan menginjak orang-orang yang melarikan diri dari polisi dengan perlengkapan anti huru hara dan beberapa meninggalkan sepeda motor mereka. Video lain menunjukkan orang-orang berlindung dari gas air mata di restoran McDonald.

Tiga belas petugas polisi dan 20 lainnya terluka, kata Pusat Medis Erawan. Polisi mengatakan pada hari Minggu tindakan mereka sesuai dengan standar internasional dan bahwa 20 pengunjuk rasa ditangkap karena melanggar undang-undang pertemuan publik dan menghina monarki.

“Kekerasan berasal dari pihak pengunjuk rasa dan polisi harus membela hukum dan melindungi harta nasional,” kata wakil kepala polisi Bangkok, Piya Tavichai, kepada wartawan.

Baca Juga: Tentara Filipina tewaskan pemimpin Abu Sayyaf dan selamatkan sandera asal Indonesia

Para pengunjuk rasa tidak segera bisa dihubungi untuk dimintai komentar. Sebagian besar pemimpin mereka telah ditangkap. Potret raja dirusak pada protes Sabtu malam, yang menarik lebih dari 1.000 orang. Protes anti-pemerintah bulan ini menyebabkan lebih dari 20 pengunjuk rasa terluka.

Gerakan protes pemuda Thailand muncul tahun lalu dan telah menjadi tantangan terbesar bagi pemerintah Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha, seorang pensiunan jenderal angkatan darat yang merebut kekuasaan pada tahun 2014 dari pemerintah terpilih.

Para pengunjuk rasa mengatakan dia merekayasa proses yang melestarikan pembentukan monarki militer dan membuatnya tetap berkuasa setelah pemilu 2019. Prayuth dan pendukungnya menolak pernyataan itu. Para pengunjuk rasa menuntut reformasi monarki, konstitusi yang dirancang oleh militer setelah kudeta 2014 memberi raja terlalu banyak kekuasaan.

Istana Kerajaan, menolak berkomentar. Pemerintah mengatakan kritik terhadap raja itu melanggar hukum dan tidak pantas.

 






Source link